SAMPIT – Terkait adanya dugaan penyelundupan karyawan secara ilegal oleh pihak perusahaan PT HMBP (Hamparan Massawit Bangun Persada) yang beroperasi di wilayah Desa Penyang, Kecamatan Telawang, baru-baru ini, selain disebut kecolongan, Disnaker juga dinilai lalai dalam melaksanakan pengawasan.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Jhon Krislie SE. M.Si, saat dibincangi wartawan Selasa (15/8/2017) baru tadi. Ketua Dewan ini mengatakan sejauh ini kinerja Disnaker masih tergolong lemah, lantaran sampai saat ini masih banyak terjadinya penyelundupan karyawan dari luar daerah yang tanpa melalji prosedur.
“Angka pengangguran di Kotawaringin Timur ini masih jauh dari target yang ingin di capai pemerintah daerah sebelumnya, tugas Disnaker jelas mengawasi dan lebih mengutamakan pembinaan kepada putera daerah, tapi kabar yang saya terima justru karyawan sengaja didatangkan dari Provinsi lain tanpa melalui prosedur, berarti pengawasan di Dinas terkait tidak epektif,” ungkap Jhon.
Bahkan Jhon Krisli juga menekankan,agar pihak instansi terkait lebih mengutamakan nasib pengangguran yang saat ini masuk angka keramat bahkan kian meningkat di Kotawaringin Timur tersebut. “Jangan sampai hal-hal seperti ini terus terjadi, kami harapkan dinas terkait, khususnya Disnakertrans tidak tutup mata akan masalah ini,” timpalnya.
Legislator usungan Partai Berlambang Banteng (PDI.P) ini juga mendorong Disnaker untuk lebih jeli dan segera menindaklanjuti setiap informasi yang menyangkut ketenaga kerjaan di Kotawaringing Timur.
“Jangan abaikan masalah seperti ini, cepat ditindaklanjuti, apalagi ini menyangkut pertumbuhan Ekonomi secara Global bagi masyarakat Kotim pada umumnya, bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat kalau lapangan pekerjaan saja semakin di persempit,” tutupnya.
(drm/beritasampit.co.id)
